Indonesiakitanews.com – Samarinda – Isu rencana aksi massa untuk memprotes kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, kini menjadi perhatian luas publik. Sorotan tersebut muncul menyusul kebijakan pembelian mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar serta rencana rehabilitasi rumah jabatan dengan anggaran mencapai Rp 25 miliar.
Kebijakan ini memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, politisi, hingga masyarakat umum. Banyak pihak menilai langkah tersebut kurang tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah yang disebut mengalami pemangkasan hingga lebih dari 40 persen.
Sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal, anggaran dinilai seharusnya lebih difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan publik.
Situasi ini kemudian memicu gelombang kekecewaan yang berkembang menjadi rencana aksi besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat. Aksi tersebut dijadwalkan akan digelar pada 21 April mendatang.
Salah satu tanggapan datang dari LSM Guntur melalui Ketua Umumnya, Kasim Assegaf. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.
“Kebijakan ini bukanlah langkah yang pantas di tengah arus efisiensi anggaran yang berdampak pada menipisnya kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Menurut Kasim, masih banyak program prioritas yang lebih mendesak dan berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur dibandingkan pengadaan kendaraan dinas dan renovasi rumah jabatan dengan nilai fantastis.
Meski demikian, Kasim menegaskan bahwa aksi massa sebagai bentuk penyampaian aspirasi merupakan hak yang dijamin secara konstitusional. Ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan suara masyarakat sebagai pemegang mandat kekuasaan.
Namun, ia juga mengingatkan agar aksi tersebut tetap berjalan secara damai dan tidak mengarah pada tindakan anarkis maupun wacana pemakzulan.
“Saya mendukung aksi unjuk rasa sebagai sarana menyampaikan pendapat dan aspirasi, akan tetapi harus tetap dalam kerangka damai. Ini semata-mata untuk mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Terkait isu pemakzulan, saya pikir itu terlalu jauh dan bukan agenda utama aksi. Jika ada pihak yang mencoba mengarah ke sana, itu kemungkinan berasal dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai keterlibatan organisasinya, Kasim memastikan bahwa LSM Guntur akan turut ambil bagian dalam aksi tersebut dengan kekuatan penuh.
Aksi yang direncanakan ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil ke depan dapat lebih berpihak pada kepentingan publik dan menjaga stabilitas pemerintahan di Kalimantan Timur.(red/mar).
