Indonesiakitanews.com – Penajam. Keputusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga membatalkan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) menuai kritik tajam. Pasalnya, ajang olahraga yang sudah dirancang sejak tiga tahun lalu tiba-tiba dibatalkan hanya dengan alasan ketiadaan anggaran.
Kritik bermunculan lantaran alasan tersebut dianggap terlalu remeh bagi provinsi sekelas Kalimantan Timur. Terlebih, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan POPDA hanya sekitar Rp10 miliar—angka yang dinilai kecil jika dibandingkan dengan output besar yang dihasilkan, baik untuk prestasi maupun pembinaan atlet muda.
Padahal, POPDA merupakan ajang penting sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON). Dengan pembatalan ini, kualitas atlet yang akan mewakili Kaltim di level nasional dikhawatirkan menurun drastis. Dampak lain yang tidak kalah serius adalah kerugian psikologis bagi para atlet pelajar yang sudah melakukan persiapan dan bahkan mengorbankan waktu belajar demi latihan intensif.
Kritik juga diarahkan langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, yang dinilai tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Alih-alih melindungi dan memotivasi atlet pelajar yang telah berkorban waktu, tenaga, bahkan pendidikan demi berlatih, gubernur justru membiarkan keputusan sepihak yang memukul mental mereka. “Seorang pemimpin seharusnya mampu melihat jauh ke depan, bukan hanya soal angka di atas kertas. Dampak psikologis bagi atlet muda, khususnya dari PPU, sangat serius. Mereka merasa perjuangan dan pengorbanannya diabaikan begitu saja,” tegas Alimudin sebagai salah satu pengamat olahraga PPU.
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dinilai gegabah karena tidak melakukan koordinasi dengan DPRD, khususnya dalam hal anggaran. “Seharusnya ada pembahasan terbuka sebelum keputusan sepihak diambil. DPRD perlu segera memanggil pemerintah daerah untuk meminta penjelasan, karena ini menyangkut nama baik daerah dan masa depan atlet pelajar,” tambahnya.
Kasim Assegaf menyatakan, kebijakan pemerintah terlalu terburu-buru dan tidak memakai pertimbangan hati. Lebih jauh, menurutnya, muncul pertanyaan bernada sinis di kalangan publik: “Apakah Kaltim sudah menjadi daerah miskin, sampai anggaran Rp10 miliar saja dianggap beban dan mengorbankan event penting seperti POPDA?”
Dengan polemik ini, masyarakat berharap DPRD tidak tinggal diam dan menuntut transparansi penuh dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi. POPDA bukan sekadar agenda rutin, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi atlet yang akan mengharumkan nama Kaltim di kancah nasional maupun internasional.(red.hai).
