Prabowo Subianto, dalam bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya, tak sekali pun menyebut nama Joseph Schumpeter. Tapi, saat menjadi Presiden Indonesia ke-8 pada 2024, Prabowo mempraktikkan ajaran-ajaran ekonom Amerika-Austria penganjur liberalisme dalam ekonomi itu.
Dalam teori siklus bisnis, Schumpeter, misalnya, punya formula BO+DOL: berani optimistis plus duit orang lain. Pengusaha yang berhasil, kata dia, ditopang inovasi dan kepercayaan diri tinggi meski modalnya memakai utang. Nah, BO+DOL agaknya dilakukan Prabowo ketika dalam keadaan ekonomi lesu di awal ia menjabat presiden, pemerintahannya tak sungkan menarik utang baru.
Sampai Juni 2025, pemerintah telah menarik utang Rp 315 triliun dari rencana tahun ini Rp 775,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutnya front loading, penarikan utang di awal tahun anggaran untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi akibat kelesuan global. Bentuknya berupa surat berharga negara (SBN).
Uang publik itu akan dipakai menutup belanja pemerintah karena penerimaan pajak tak mencapai target. Pemerintah batal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen karena diprotes banyak orang. Protes bukan tanpa alasan. Kenaikan PPN terjadi di tengah daya beli masyarakat yang merosot akibat ekonomi lesu.
Ditambah lagi hasrat Prabowo menjalankan program-program besarnya yang menuntut biaya besar, seperti makanan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan belanja alat utama sistem pertahanan. Program-program itu menyedot anggaran besar tapi tak merangsang ekonomi secara instan.
Kebijakan pemangkasan anggaran makin menambah kelesuan. Hotel-hotel tutup dan bangkrut akibat tak mendapat pemasukan dari biaya rapat pejabat pemerintah. Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menyebutkan 80 persen pendapatan hotel datang dari kegiatan pemerintah. Apalagi di masa sulit ketika masyarakat mengerem belanja liburan.
Situasi yang tak menguntungkan ini tak membuat Prabowo berhenti membelanjakan uang negara untuk program-program besarnya. Bulan lalu ia meresmikan 80 ribu Koperasi Merah Putih. Pemerintah mengalokasikan modal koperasi ini dari saldo anggaran lebih tahun ini sebanyak Rp 457,5 triliun.
Koperasi Merah Putih adalah program unggulan Prabowo yang sudah ia sebut dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Ia menyebut kata koperasi sebanyak 20 kali dan membuat satu bab khusus tentang tema itu. Menurut Prabowo, koperasi adalah alat pemerataan ekonomi yang ia tiru dari cara Deng Xiaoping membangun ekonomi Cina pada 1980-an.
Ia memang tak memilih jalan kapitalisme yang merayakan modal asing dan peran swasta atau sosialisme yang menjadikan peran negara atau pemerintah sebagai panglima ekonomi. Saat berpidato dalam St. Petersburg International Economic Forum di Rusia pada 21 Juni 2025, Prabowo menegaskan bahwa ia memilih jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme.
Maka koperasi yang seharusnya datang dari bawah, dari keinginan masyarakat, ia dirikan dengan instruksi presiden memakai modal negara. Perusahaan-perusahaan negara ia tarik ke dalam satu induk bernama Danantara dengan pengawas para wakil menteri yang duduk di kursi komisaris. Konsep jalan tengah Prabowo adalah “negara yang berbisnis”.
Untuk mewujudkannya, Prabowo butuh modal besar. Ketika penerimaan dalam negeri dari pajak berkurang, ia tak segan berpaling kepada orang luar dengan menarik uang mereka melalui obligasi. Pemerintah tak peduli biaya menerbitkan surat utang yang tecermin dalam imbal hasil yang diminta pemilik uang sangat tinggi. Yield obligasi kita tertinggi di Asia Tenggara.
Imbal hasil itu mencerminkan kerentanan ekonomi Indonesia. Para pemegang obligasi paham cara pemerintah Indonesia mengelola keuangan negara tak memakai teknik yang pruden dan korek. Kita pun ingat wanti-wanti Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres pada 2023 yang mengatakan negara berkembang rentan menjadi negara gagal akibat tak bisa menyediakan layanan publik yang layak.
Dalam kasus Indonesia, pembayaran bunga utang saja lebih dari dua kali lipat anggaran investasi kesehatan. Utang jatuh tempo ditutup lagi dengan utang baru yang dalam bahasa keren disebut refinancing. Terlalu banyak memakai “duit orang lain” membuat optimisme tanpa inovasi dan perhitungan malah jadi mencemaskan.(red*
