Indonesiakitanews.com – Penajam. Menyikapi kondisi yang terjadi pada Perumda Benuo Taka (Perumda) dan PT Benuo Taka Wailawi (BTW) yang hingga kini tidak kunjung melakukan RUPS, padahal diketahui baik Perumda maupun PT BTW hingga kini tidak memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), LSM Guntur menyatakan mendesak kepada Bupati PPU, Mudyat Noor untuk mengambil langkah-langkah tegas dan strategis demi mengembalikan Perumda dan PT BTW pada tujuan awal pembentukannya.
LSM Guntur mendasarkan argumentasinya pada ketentuan aturan yang berlaku.
“Jadi kita ini sebagai masyarakat Penajam Paser Utara sudah gerah dengan kondisi Perumda dan PT BTW yang sampai saat ini tidak jelas kontribusinya. Padahal kan dasar pembentukan keduanya itu kan sangat jelas, tujuannya juga jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka dan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan PAD, tapi sampai sekarang kan tidak terjadi sesuai harapan,” ujar Kasim Assegaf, Ketua LSM Guntur.
Kasim mengaku miris atas kondisi Perumda dan PT BTW yang sampai saat ini menjadi tidak jelas.
“Ya gak jelas jadinya, karena sampai saat ini PT BTW tidak melakukan RUPS, lah pertanggungjawabannya bagaimana, kalau ada masalah kan seharusnya bisa dibahas ketika RUPS dan dicari solusinya, sehingga project bisnisnya bisa running well, tapi ini kan jadi sumir semuanya, satu sisi PT BTW mengaku ingin RUPS tapi Perumda yang terkesan menghindari RUPS, ini kan masyarakat jadi bertanya-tanya, yang bener yang mana,” ungkapnya.
Kasim mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari semua aspek terkait PT BTW dan Perumda.
“Jadi kalau kita baca kronologisnya, PERUSDA BENUO TAKA yang saat ini menjadi PERUMDA BENUO TAKA adalah pemegang saham mayoritas pada PT Benuo Taka Wailawi dengan kepemilikan saham sebesar 51% dan PT Bumi Resources Capital sebesar 49% saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pembentukan PT Benuo Taka Wailawi dan perubahan-perubahannya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1, Tanggal 16 Oktober 2019, dibuat dihadapan, Notaris SUSIANA SUDIRMAN S.H., M. Kn., di Serang, Pengesahan Menteri Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH. 01.03-0353464 Tahun 2019, Tanggal 31 Oktober 2019, maka total jumlah saham PT BENUO TAKA WAILAWI yang telah ditempatkan adalah sebanyak 325.000 saham (tiga ratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau sejumlah Rp. 32.500.000.000 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan kepemilikan saham Perumda adalah sebanyak 166.000 (seratus enam puluh enam ribu) lembar saham atau sejumlah Rp. 16.600.000.000 (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) dan/atau 51% dari kepemilikan saham di PT BENUO TAKA WAILAWI.”
Ia menambahkan, “Itu nilai saham yang tidak kecil kan, ada 16,6 milyar saham daerah melalui Perumda, tapi kok ini Perumda Benuo Taka seperti tidak perduli dengan saham itu, apalagi ada pernyataan dari pihak PT BTW bahwa mereka siap untuk RUPS lah kok Perumda tidak segera tindak lanjuti.” tambahnya.
Kasim mengatakan, PT BTW juga harus menyadari tujuan dari pembentukannya dan mengaku mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini PT BTW belum memberikan kontribusinya kepada Perumda.
“Pembentukan PT BENUO TAKA WAILAWI dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja dalam bisnis sehingga Perumda dapat mewujudkan amanat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, namun ternyata berdasarkan informasi yang kami terima, sampai dengan saat ini PT BENUO TAKA WAILAWI belum memberikan kontribusi kepada Perumda khususnya dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, nah kalau informasi ini benar, berarti baik Perumda maupun PT BTW ada yang salah dengan mereka, maka saya kira sangat layak bagi Aparat Penegak Hukum untuk memeriksa semuanya, kalau benar informasi yang kami terima, mulai tidak adanya RUPS selama beberapa tahun ini sampai laporan hasil produksi dan penjualan migas di blok migas Wailawi,” katanya.
Kasim mengatakan, atas dasar kondisi yang semakin tidak jelas itu, pihaknya mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Bupati, Mudyat Noor untuk segera mengambil langkah tegas dan strategis guna “menertibkan” Perumda Benuo Taka dan PT Benuo Taka Wailawi.
“Saya kira sudah waktunya bagi Pemkab untuk melakukan Perubahan dan/atau Penggantian susunan Direksi dan susunan Komisaris baik di Perumda maupun PT BTW dikarenakan adanya due diligence atas seluruh kontrak kerjasama yang pernah dilakukan oleh Direksi atau antara para pihak, Kenapa menurut kami perlu segera dilakukan Perubahan dan/atau Penggantian susunan Direksi dan susunan Komisaris dikarenakan sampai saat ini Direksi dan Komisaris hanya dijabat oleh orang yang belum mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengorganisir Perseroan, terbukti dengan kesemrawutan yang terjadi selama ini, tidak adanya RUPS dalam beberapa tahun terakhir, tidak adanya laporan kinerja keuangan dan aset Perumda itu bukti ada masalah internal dan ketidakprofesionalan dari pengelola, baik Perumda maupun PT BTW, maka kami dari LSM Guntur sekali lagi mendesak kepada Bupati, agar segera mengambil langkah tegas terkait Perumda dan BTW,” Tegasnya.
