Indonesiakitanews.com – Penajam. Setelah beberapa waktu lalu menyitir pernyataan dari Mendagri, Tito Karnavian terkait dengan dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dinilai rawan di korupsi, kali ini LSM Guntur kembali menyoroti Pokir Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kasim Assegaf, Ketua LSM Guntur mengaku mendapatkan informasi dari cukup banyak sumber yang dapat dipercaya bahwa ditengah pemangkasan anggaran besar-besaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akibat adanya efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, ternyata dana Pokir Anggota DPRD PPU tidak dipangkas sama sekali.
“Seharusnya kan pemangkasan berlaku untuk semuanya, tanpa ada pembedaan, tapi dari hasil penelusuran kami, ada informasi yang kami temukan justeru dana Pokir dewan di PPU tidak ada yang dipangkas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “ini kan agak aneh jadinya, program pemerintah daerah kalah dari Pokir Dewan, bahkan menurut informasi, proyek-proyek yang dilelang di ULP itu katanya lebih banyak bersumber dari Pokir,” ujar Kasim menambahkan.
Menurut Kasim, jika informasi itu benar, maka itu adalah suatu ironi yang patut dipertanyakan.
“Ya kita bertanya, kok bisa begitu, ada apa. Bagaimana program kepala daerah bisa dijalankan kalau semua didominasi program anggota Dewan melalui Pokir,” katanya.
Kasim mengaku sangat menyayangkan perilaku anggota dewan yang terkesan arogan dalam hal anggaran pokir.
“kita paham, dewan juga memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi kalau kekeh tidak mau dipangkas, ya ini kan jadi aneh, saya kira dalam kondisi seperti ini semuanya harus bijak, jangan mengedepankan ego sektarian semacam ini,” pungkasnya.(red.hai).
