Indonesiakitanews.com – Jakarta. Diawal kehadirannya, Erick Tohir mendatangkan harapan baru bagi perbaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masyarakat menaruh harapan besar ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Erick Tohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.
Harapan besar itu bukan tanpa alasan, dengan pengalamannya mengelola berbagai bisnis, Erick diyakini bisa membenahi karut-marut pengelolaan perusahaan negara yang selalu mengalami kerugian dan terus menerus jadi sapi perah elite politik, bahkan mengalami korupsi yang tak berkesudahan.
Setelah lima tahun di bawah Jokowi, tata kelola BUMN terlihat sangat amburadul dan banyak anggota direksinya dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kondisi demikian itu, Eric Tohir dipandang sebagai orang yang tepat untuk membenahi BUMN agar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, seiring berjalannya waktu harapan tinggal harapan. Gebrakan Erick merombak jajaran direktur dan komisaris BUMN ternyata berjalan setengah-setengah. Kondisi ini lantaran Erick mulai tergoda dengan kehidupan politik. Ia bahkan terlihat lebih politis ketimbang orang partai yang menjadi Menteri BUMN. Erick tergoda main politik dengan mengincar kursi calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024.
Akibatnya, selama lima tahun masa kepemimpinannya di Kementerian BUMN setidaknya 13 BUMN bangkrut lalu dibubarkan karena utang besar, kinerja buruk, hingga beban penugasan pemerintah yang tak sanggup mereka tanggung. Bahkan dua BUMN utama, Garuda dan Pertamina, digerogoti korupsi dan hampir ditutup.
Konflik kepentingan pun muncul ketika perusahaan Gabribaldi Tohir yang tidak lain adalah kakak dari Erick Tohir masif melakukan kerjasama dan investasi pada perusahaan negara. Ironisnya, salah satu perusahaannya sedang diselidiki jaksa dalam dugaan korupsi minyak Pertamina. Alih-alih membenahi tata kelola yang menjadi biang masalah BUMN, Erick menerabasnya juga.
Harapan bahwa Erick Tohir bisa menjadi cahaya bagi BUMN pun semakin redup setelah hanya bisa menyetor dividen sebesar Rp 60 triliun, angka ini dinilai tidak sesuai dengan uang negara yang dikelola, yakni sebesar Rp 14 ribu triliun. Bandingkan dengan dividen Temasek, induk perusahaan negara Singapura. Tahun 2023, dengan portofolio Rp 4.325 triliun, dividennya Rp 125 triliun.
Sebagai pengendali BUMN, yang punya wewenang sangat besar menunjuk para direktur dan komisaris, Erick gagal memoles BUMN menjadi lebih profesional.
Namun solusi yang diajukan Prabowo untuk membenahi BUMN juga mencemaskan. Ia membentuk Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang menjadi induk perusahaan-perusahaan negara. Digodok meniru Temasek, Danantara menjelma menjadi holding yang jauh dari perusahaan negara Singapura itu. Tak hanya berinvestasi di proyek-proyek berisiko, Danantara dijadikan kebal hukum oleh Prabowo.
Danantara berada langsung di bawah kendalinya. Penunjukan para pengurusnya didasari kedekatan dan patron. Para penasihatnya adalah orang asing dengan reputasi bermasalah. Para direktur dan komisarisnya tak bisa disalahkan jika kebijakan mereka merugikan negara. Prabowo menjadikan Danantara kehilangan prinsip tata kelola yang baik, yakni checks and balances.
Kontrol terhadap kekuasaan adalah ciri utama demokrasi. Ini pula yang menjadi prinsip pengelolaan negara yang berhasil, sebagaimana ditunjukkan banyak negara maju. Daron Acemoglu dan James Robinson, dalam Why Nation Fail (2012), menunjukkan dengan meyakinkan bahwa faktor negara gagal adalah institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif.
Ciri institusi yang ekstraktif adalah tak memiliki checks and balances. Kekuasaan berpusat pada beberapa orang bahkan satu orang. Lembaga perwakilan kehilangan fungsi dan peran mengontrol kekuasaan otoriter yang disokong hukum. Seperti dibuktikan Acemoglu dan Robinson dalam pelacakan sejarah hingga abad ke-12, kekuasaan ekstraktif berakhir dengan kehancuran. Negara gagal menyejahterakan warganya karena menjalankan kekuasaan tak inklusif.
Kita menunggu episode berikutnya, apakah Erick Tohir akan tetap dipertahankan sebagai Menteri BUMN atau akan di reshuffle oleh Presiden Prabowo.(red.hai).
