Indonesiakitanews.com – Penajam. Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur meminta pemerintah kabupaten setempat menerapkan peraturan daerah (perda) menyangkut tenaga kerja dengan tegas untuk menjamin penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal.
Pemerintah kabupaten, menurut Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Raup Muin di Penajam, harus serius menerapkan Perda tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.
“Perlindungan, pemberdayaan, dan penempatan tenaga kerja lokal untuk menjamin penggunaan pekerja lokal yang optimal,” tambahnya.
Tenaga kerja lokal perlu mendapatkan perhatian lebih, serta pemberdayaan ke depan berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada peningkatan perekonomian kabupaten.
Apalagi saat ini lapangan pekerjaan sedang terbuka lebar dengan ditetapkan Kecamatan Sepaku sebagian wilayah dari daerah yang dikenal Benuo Taka itu menjadi kawasan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia.
Perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal menjadi perhatian legislatif (DPRD), dan Raup Muin meminta pemerintah kabupaten setempat bisa berpihak penuh kepada masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Muhammad Yusuf menimpali, BAB II Pasal 6 Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal mewajibkan perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan bagi pekerja atau buruh lokal minimal 80 persen.
Peran serta dan keterlibatan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dalam proses pembangunan di kabupaten penting, seharusnya tenaga kerja lokal diprioritaskan.
Belum maksimal penerapan peraturan daerah tenaga kerja tersebut, menurut dia, karena ada campur tangan (intervensi) perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
Kemudian juga perhatian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih kurang menyangkut kuota dan perlindungan tenaga kerja lokal tersebut. jasa website di bandung
“Perusahaan harus taati perda itu, perlindungan dan kuota untuk tenaga kerja lokal menjadi perhatian legislatif,” Tegas Andi Muhammad Yusuf. (ADV/HUMAS DPRD PPU/HAI)
