Indonesiakitanews.com – Penajam. Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipercaya dapat membuat ekonomi masyarakat tumbuh signifikan.
Keberadaan IKN tentunya akan memicu peningkatan jumlah penduduk, pembangunan hunian baru, serta peningkatan volume kendaraan di Kabupaten PPU yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dimasa mendatang.
Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif untuk mengatasi tantangan kemacetan sejak dini.
Langkah solutif dan proyektif di Kabupaten PPU perlu dirumuskan segera agar tidak kelabakan ketika harus menghadapi masalah kemacetan di masa mendatang. harga pembuatan website travel
Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyarankan agar PPU belajar dari Kota Balikpapan, yang telah memperkenalkan program transportasi umum, seperti Bus Bacitra (Balikpapan City Trans), sebagai upaya mengurai kemacetan.
“Bisa melihat bagaimana Kota Balikpapan dengan hadirnya bus Bacitra, bahkan saya mengapresiasi,” kata Bijak, beberapa hari lalu.
Bijak mengakui bahwa Balikpapan kini sedang dihadapkan dengan persoalan kemacetan lalu lintas akibat pertumbuhan penduduk sebagai dampak hadirnya IKN.
Artinya, kemacetan menjadi ancaman nyata bagi PPU, seiring dengan pesatnya perkembangan daerah oleh kehadiran IKN.
Ia menilai, sejauh ini solusi yang paling efektif untuk mengurai kemacetan adalah dengan mengembangkan transportasi umum.
“Sejauh ini yang mengurai kemacetan itu adalah transportasi umum. Maka saya pikir di Kabupaten PPU sudah harus dipikirkan,” sambung Bijak, yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrat.
Bijak menyarankan agar PPU tidak menutup diri dan mulai mempertimbangkan adopsi program transportasi serupa, meskipun harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah PPU yang lebih luas dan jarak antar pemukiman yang lebih jauh dibandingkan Balikpapan.
“Untuk diadopsi (Bacitra) harus disesuaikan dengan kondisi PPU. Penajam dengan Balikpapan tentu berbeda. PPU lebih luas dan jarak antar pemukiman jauh, dalam artian agak longgar,” terangnya.
Bijak mengingatkan pentingnya bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merumuskan transportasi umum yang layak diadopsi di PPU.
Menurutnya, solusi yang tepat akan memungkinkan akses yang lebih baik ke wilayah-wilayah tertentu, seperti Kecamatan Babulu dan arah ke IKN (Kecamatan Sepaku).
“Juga nantinya bisa konsisten dengan tarif angkutan umum yang mana harus sesuai. Apalagi akses juga bukan hanya ke Penajam saja, ada juga arah ke IKN yang harus dipikirkan,” lanjutnya.
Disinggung mengenai penerapan upaya untuk jaga-jaga mengurai kemacetan kedepannya, Bijak menyebut belum memungkin untuk dapat diterapkan dalam waktu dekat.
Setidaknya 2, 3 atau empat tahun ke depan. Apalagi nantinya seiring semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan di IKN Nusantara.
“Saya pikir mungkin dalam waktu dekat belum bisa, artinya belum rasional. Tapi, ke depan harus dipikirkan, jangan sampai sudah padat baru kelabakan. Jasa buat website murah bandung Tentunya harus melihat bagaimana kondisi PPU dalam dua atau tiga tahun mendatang, seperti pengembangan, pertumbuhan penduduk. Barulah kemudian disusun dalam Raperda untuk jadi Perda,” tutupnya. (ADV/HUMAS DPRD PPU/HAI)
