Tulisan ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan siapapun, ini murni berangkat dari sebuah pembacaan atas situasi politik dan hukum di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang kita cintai. Bagaimanapun harus disadari bahwa sejak berdirinya, PPU tidak terlepas dari berbagai polemik yang pada akhirnya masyarakat PPU sendiri yang dirugikan.
Saya ingin mengajak semua masyarakat dan Elit politik PPU untuk kembali mengingat masa-masa awal pemekaran. Dimana secara geo-politik, PPU sejak awal sudah menjadi arena tarik menarik berbagai kepentingan elit lokal, provinsi, dan nasional. Pada fase awal pemerintahan (2003–2008), muncul fragmentasi politik yang kuat di DPRD dan Eksekutif.
Konflik politik antara kedua lembaga ini bahkan mengakibatkan dua kali kegagalan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fenomena ini menunjukkan lemahnya konsolidasi politik lokal serta ketidakmampuan institusi daerah baru dalam membangun mekanisme demokrasi yang stabil.
Selain itu, kasus hukum yang menjerat Bupati pertama, Yusran Aspar, semakin memperburuk legitimasi politik lokal. Ia pernah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus mark up tanah seluas 50 hektare untuk perumahan PNS, hingga akhirnya dijatuhi vonis dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah. Akan tetapi kondisi ini menandai adanya problem integritas elit daerah pada masa awal.
Pada periode berikutnya, PPU tidak lepas dari krisis politik-eksekutif, Kondisi politik tetap tidak stabil pada masa pemerintahan kabupaten PPU dipimpin Andi Harahap, berbagai isu miring terhadap Andi Harahap terus bergema hingga isu monopoli ekonomi dari lingkungan terdekatnya. Yusran Aspra yang kembali memimpin setelah terjeda oleh kepemimpinan Andi Harahap, meski terdapat perbaikan konsolidasi di era kedua Yusran Aspar (2013–2018). Namun setelahnya, tragedi politik kembali muncul dengan tertangkapnya Bupati Abdul Gafur Mas’ud dalam operasi tangkap tangan KPK tahun 2022. Kasus ini memperlihatkan bahwa masalah patronase, oligarki lokal, dan korupsi masih menjadi tantangan serius dalam geo-politik PPU.
Di sisi lain, penunjukan sebagian wilayah PPU sebagai lokasi inti pembangunan IKN sejak 2019 membawa perubahan drastis dalam peta geo-politik daerah. PPU tidak lagi hanya menjadi arena kontestasi lokal, melainkan juga arena kepentingan nasional. Hal ini menciptakan ketegangan baru antara pemerintah daerah dengan Otorita IKN, terutama terkait distribusi kewenangan, akses fiskal, dan posisi masyarakat lokal di tengah arus migrasi besar-besaran ke kawasan IKN jika nantinya Pemerintah Pusat benar-benar berkantor di IKN.
Jadi secara geo politik dan hukum, PPU memang mengalami problematika serius yang perlu perhatian khusus seluruh masyarakat dan elit PPU. Sebab pada akhirnya akan berimplikasi signifikan terhadap masyarakat dan kelangsungan pembangunan PPU.
Saat ini, kita sebagai masyarakat PPU, masih akan dihadapkan dengan kondisi problematis, ketika Bupati kita diperiksa KPK atas dugaan gratifikasi terkait mantan Bupati Kukar Rita Widyasari. Poin saya bukan pada pemeriksaan yang dihadapi Bupati PPU, karena proses hukum adalah suatu keniscayaan, dan KPK kita percayai sebagai institusi yang kredibel dan profesional. Masalahnya adalah, rencana aksi demo di KPK rawan untuk ditunggangi kepentingan politik.
Inilah yang harus dipahami, bahwa PPU adalah daerah yang sensitif secara geo-politik, apalagi karena sebagian wilayahnya kini menjadi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Posisi Bupati PPU bukan sekadar jabatan lokal, melainkan strategis karena berhubungan langsung dengan akses lahan, distribusi anggaran, dan investasi strategis di sekitar IKN.
Setiap gejolak politik di PPU dapat menjadi instrumen tekanan bagi elit lokal maupun nasional untuk mengamankan kepentingannya.
Rencana Demo sebagai Alat Tekanan Politik
Dalam politik lokal Indonesia, aksi massa sering kali bukan gerakan murni, melainkan instrumen yang dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk menciptakan tekanan psikologis dan opini publik.
Jika rencana demo mendesak KPK memeriksa Bupati PPU digerakkan, ada dua kemungkinan:
- Gerakan moral murni : didorong oleh keprihatinan masyarakat sipil terkait maraknya kasus korupsi kepala daerah di PPU.
- Gerakan politis : ditunggangi oleh elit politik atau bisnis yang berkepentingan untuk melemahkan posisi Bupati, baik karena rivalitas politik lokal maupun persaingan bisnis, terutama terkait proyek-proyek strategis di sekitar IKN.
Indikasi Bias Kepentingan dan Konspirasi Elit
Ada beberapa pola yang bisa dibaca sebagai indikasi permainan elit:
Timing : Rencana demo muncul segera setelah Bupati PPU dipanggil KPK sebagai saksi. Artinya, ada upaya membangun persepsi publik bahwa statusnya lebih berat daripada sekadar saksi.
Arah tuntutan : Jika demo tidak sekadar mendesak transparansi KPK, tetapi secara spesifik menyudutkan Bupati, maka terlihat indikasi target politik.
Aktor pendorong : Jika ormas, LSM, atau kelompok mahasiswa yang muncul memiliki afiliasi dengan tokoh politik tertentu (baik di DPRD PPU, partai, maupun jaringan bisnis tambang/IKN), maka ada motif penunggang.
Konspirasi Politik Elit di Balik Rencana Demo
Dalam kerangka teori elit politik (Vilfredo Pareto, C. Wright Mills), ada tiga kemungkinan motif elit di balik rencana demo:
1. Motif delegitimasi
Elit oposisi di PPU atau Kaltim ingin melemahkan posisi Bupati terpilih sejak awal, agar ruang geraknya terbatas dan popularitasnya menurun.
Ini bisa berkaitan dengan persiapan Pilkada serentak 2029 (meskipun masih jauh), di mana lawan politik berusaha membangun stigma negatif.
2. Motif kontrol sumber daya
PPU memiliki sumber daya strategis (tambang, perkebunan, dan terutama lahan di kawasan IKN).
Elit bisnis yang kalah akses bisa menggunakan isu hukum untuk menekan Bupati agar kompromi dalam pembagian konsesi.
3. Motif bargaining dengan pusat (jika ada elit pusat yang bermain)
Dengan posisi PPU yang vital bagi proyek IKN, kelompok elit tertentu bisa menjadikan demo sebagai sinyal ke Jakarta bahwa Bupati sedang “bermasalah”, sehingga pusat harus lebih berhati-hati atau bahkan membuka ruang intervensi politik.
Dalam perspektif inilah, menurut saya sangat penting untuk menjaga soliditas elit dan masyarakat PPU, agar PPU tidak menjadi korban seperti yang sudah-sudah.
Dukungan moril kepada pemerintah kabupaten PPU, harus terus dialirkan agar sesulit apapun kondisi yang akan dihadapi nanti dimasa depan, PPU akan tetap berjalan sebagaimana layaknya pemerintahan yang punya visi dan misi kejehateraan rakyat.
Dalam konteks Bupati PPU, setiap orang wajib mengedepankan prinsip Presumption of Innocent (Praduga Taidak Bersalah), sehingga tidak layak bagi siapapun menuding atau mempertanyakan integritas dan kapabilitas Beliau sebagai seorang pemimpin daerah. Apalagi KPK sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang status hukum beliau.
Jadi, kita percaya, setidaknya sampai hari ini, Mudyat Noor berhak mendapatkan proteksi dari segenap masyarakat PPU atas perilaku sekelompok orang yang bisa jadi karena hatinya yang hasut dan dengki atas kesuksesannya memenangkan Pilkada PPU, berupaya mencari-cari celah untuk menjatuhkan nama baik beliau.*)
