Indonesiakitanews.com – Penajam. Efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dampak yang signifikan bagi pelaksanaan program pembangunan daerah tidak terkecuali Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Namun demikian dalam proses revisi anggaran daerah Pemkab PPU pasca efisiensi ternyata mengudang tanya dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan anggaran yang dirasa tidak cukup adil dan dianggap tidak proporsional.
Beberapa pihak menyoroti besarnya pemangkasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun disisi lain dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU tidak mengalami imbas atau pemangkasan sama sekali.
Adalah Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf salah satu pihak yang menyoroti hasil revisi anggaran pasca efisiensi anggaran dilakukan.
Menurutnya, pemangkasan ini terkesan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dan cenderung menimbulkan dugaan yang mengarah pada “permainan” sekelompok elit daerah
“Memang terlihat ada semacam kesenjangan dalam pemangkasan anggaran terkait efisiensi ini, karena pemangkasan hanya pada anggaran OPD sedangkan dana Pokir nampaknya tidak terkena pemangkasan. Ini tentu menimbulkan tanda tanya,” ungkap Kasim.
Kasim menambahkan, “Beberapa hari ini kami mencoba melakukan investigasi terkait dengan adanya dugaan “permainan” dalam proses efisiensi anggaran ini, sebab kami mendapat informasi adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai “orang dekat” pak Bupati yang cawe-cawe soal anggaran, akan tetapi kalau melihat polanya, ini seperti dilakukan secara silent dan kami menduga perilaku cawe-cawe ini dilakukan tanpa sepengetahuan Bupati,” ujarnya menambahkan.
Kasim menyatakan bahwa sebaiknya pihak-pihak yang ada di lingkar Bupati dan Wakil Bupati PPU bisa bijak dalam menempatkan diri, sebab fungsi utama mereka adalah sebagai “pembantu” Bupati untuk mensukseskan program, bukan melakukan cawe-cawe anggaran yang menimbulkan persepsi negatif bagi Bupati dan Wakil Bupati.
“Ini yang sering terjadi, kadang-kadang orang-orang terlalu merasa berjasa sehingga lupa kalau mereka (orang dekat Bupati dan Wakil Bupati) seharusnya menjaga proses kepemimpinan ini sampai akhir dan jangan melampaui kewenangan hanya dengan mengatasnamakan orangnya Bupati atau Wakil Bupati,” tegasnya.(red.hai)
