Indonesiakitanews.com – Penajam. Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi berdampak pada berbagai kegiatan, termasuk di sektor perindustrian.
Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) Penajam Paser Utara (PPU), Syamsul Adha, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran memengaruhi pelaksanaan program di bidang perindustrian.
“Pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen berdampak pada jumlah kegiatan skala nasional yang dapat dihadiri oleh perwakilan PPU,” ujar Syamsul pada Senin, 10 Maret 2025.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya harus menyesuaikan program yang dilaksanakan dengan prioritas utama, terutama yang sejalan dengan kebijakan nasional.
“Kami hanya bisa menggelar kegiatan yang selaras dengan program nasional. Sementara kegiatan lainnya harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” tambahnya.
Syamsul juga menyoroti dampak efisiensi anggaran terhadap program penanggulangan kemiskinan, di mana hanya satu kegiatan yang dapat dilaksanakan akibat keterbatasan dana.
“Dengan minimnya anggaran, kami harus beradaptasi. Oleh karena itu, kami hanya menjalankan program yang berbasis nasional,” jelasnya.
Beberapa kegiatan nasional yang dianggap prioritas tetap diikuti, seperti peringatan ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan KriyaNusa, pameran kerajinan serta seni kriya terbesar di Indonesia. Namun, karena keterbatasan anggaran, PPU hanya dapat berpartisipasi dalam dua dari tiga kegiatan yang direncanakan tahun ini.
“Dengan anggaran yang tersedia, kami hanya bisa mengikuti dua kegiatan dari tiga yang seharusnya dihadiri,” tuturnya.
Syamsul berharap adanya perubahan setelah pengurus baru Dekranasda PPU terbentuk, seiring dengan pelantikan bupati dan wakil bupati yang baru.
“Kami berharap ada tambahan anggaran dan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan industri di PPU dengan kepengurusan Dekranasda yang baru,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebelumnya anggaran untuk bidang perindustrian mencapai Rp900 miliar, namun setelah efisiensi, anggaran tersebut berkurang drastis menjadi sekitar Rp300 miliar.
“Kami harus menyesuaikan program dan agenda dengan anggaran yang ada karena efisiensi ini merupakan kebijakan yang harus dijalankan,” tutup Syamsul.(ADV/Diskominfo PPU/HAI)
